Surabaya – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur menghadiri Rapat Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Pokja PE) yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur, Selasa (28/7/2026), di Ruang Rapat Lantai 3 Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur. Agenda rapat difokuskan pada pembahasan Draft Rencana Aksi Daerah (RAD PE) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026–2029 sebagai langkah memperkuat sinergi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan di daerah.
Rapat dipimpin oleh Doni Nugroho Susanto, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur. Dalam arahannya, Doni menegaskan bahwa penyusunan RAD PE membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, akademisi, tokoh agama, media, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan agar implementasi program pencegahan ekstremisme dapat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Kabid Penelitian dan Kajian FKPT Jawa Timur, Muchamad Arifin, memaparkan hasil Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Tahun 2025 sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Ia menjelaskan bahwa IPR Jawa Timur mengalami penurunan dari 12,6 pada tahun 2024 menjadi 11,9 pada tahun 2025. Penurunan tersebut terutama terjadi pada dimensi pemahaman dan sikap, yang menunjukkan adanya perkembangan positif dalam berbagai upaya pencegahan radikalisme di masyarakat.
Menurut Muchamad Arifin, hasil penelitian juga memperlihatkan perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi keagamaan di ruang digital. Sebanyak 75 persen warganet Jawa Timur mencari konten keagamaan melalui internet dan media sosial, sedangkan 44 persen mengaku turut menyebarkan konten keagamaan kepada orang lain. Mayoritas masyarakat memperoleh informasi melalui YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp, dan Instagram, dengan durasi favorit menonton video berkisar 10–30 menit.
Ia juga menyampaikan bahwa tingkat pengenalan masyarakat terhadap BNPT telah mencapai 31 persen, sementara awareness terhadap FKPT meningkat menjadi 14,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, tingginya penetrasi internet pada generasi Z dan milenial menjadi perhatian penting dalam merancang strategi komunikasi pencegahan ekstremisme yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan media digital.
“Temuan ini menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi komunikasi, edukasi, dan program pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang lebih efektif, adaptif, dan tepat sasaran, khususnya di Provinsi Jawa Timur,” ujar Muchamad Arifin.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, serta berbagai organisasi masyarakat yang tergabung dalam Pokja PE Provinsi Jawa Timur. Melalui forum tersebut diharapkan tersusun Rencana Aksi Daerah yang mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, sehingga terwujud Jawa Timur yang aman, damai, dan sejahtera.
Penulis: Muchamad Arifin
